Wartakaili.com – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Moh Taufik, turun langsung menemui puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati Donggala, Senin (6/10).
Dalam pertemuan itu, Taufik mengungkap alasan di balik belum cairnya gaji ke-13 dan ke-14 yang menjadi tuntutan utama para peserta aksi.
Kehadiran Taufik di tengah kerumunan para PPPK yang berkumpul sejak pukul 11.00 Wita mendapat perhatian banyak pihak. Ia datang bukan sekadar menengahi, tetapi juga memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi keuangan daerah yang menjadi penyebab tertundanya pembayaran gaji tambahan tersebut.
Menurut Taufik, keterlambatan pembayaran gaji 13 dan 14 bukan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap PPPK, melainkan akibat defisit anggaran yang cukup serius dialami Kabupaten Donggala.
“Kalau dibilang kami tidak perhatian terhadap PPPK, itu keliru. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa daerah kita sedang mengalami defisit anggaran yang cukup berat,” ujar Taufik dalam dialog terbuka bersama peserta aksi.
Ia menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini membuat sejumlah pos anggaran harus ditunda, termasuk pembayaran gaji tambahan bagi PPPK. Meski demikian, DPRD bersama pemerintah daerah terus mencari solusi agar hak-hak pegawai tetap terpenuhi.
Taufik menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas persoalan keuangan tersebut. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa ada dua kabupaten di Sulawesi yang mengalami defisit APBD, yakni Enrekang dan Donggala.
“Ini bukan hanya persoalan Donggala. Kami sudah laporkan ke pusat dan mendapat penjelasan bahwa memang ada dua kabupaten di Sulawesi yang mengalami defisit. Jadi, masalah ini sedang ditangani bersama agar tidak berlarut-larut,” terang Taufik.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para PPPK atas keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa memaksakan pencairan dana tanpa mempertimbangkan keberlanjutan anggaran dan kepentingan masyarakat luas.
“Kami memahami keresahan bapak-ibu semua, tetapi kami juga tidak bisa mengorbankan kepentingan rakyat lainnya. Kami mohon pengertian agar kita sama-sama menunggu solusi terbaik dari hasil pembahasan anggaran,” ucapnya menenangkan peserta aksi.
Taufik menambahkan, DPRD Donggala akan terus mendorong agar pemerintah daerah segera menuntaskan kewajiban pembayaran gaji 13 dan 14, terutama setelah persoalan defisit anggaran tertangani.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan PPPK tetap berjalan baik, karena para pegawai tersebut berperan penting dalam pelayanan publik daerah.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mengawal hak-hak ASN dan PPPK. Ini hanya persoalan waktu dan kondisi keuangan daerah. Ketika situasi sudah memungkinkan, tentu kewajiban ini akan segera diselesaikan,” ujar Taufik menegaskan.
Sementara itu, sejumlah PPPK yang hadir dalam aksi tersebut menyambut baik kehadiran Ketua DPRD yang bersedia turun langsung menemui mereka. Meski belum mendapatkan kepastian waktu pencairan, mereka menghargai penjelasan dan keterbukaan informasi yang diberikan oleh Taufik.
“Kami hanya ingin tahu kejelasannya. Alhamdulillah hari ini Pak Ketua DPRD datang langsung menjelaskan. Kami berharap pemerintah segera menemukan solusi,” kata salah satu peserta aksi.
Dikutip dari laman SultengPost, aksi damai para PPPK di Donggala berlangsung tertib dan diwarnai dialog terbuka antara pegawai dan pimpinan DPRD.
Para peserta aksi pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan penjelasan resmi mengenai kondisi keuangan daerah dan rencana tindak lanjut pemerintah.***
