Wartakaili.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Novalina, memimpin langsung rapat pimpinan bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (6/10/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Anwar menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025, mencakup capaian pendapatan daerah, realisasi kegiatan, serta tindak lanjut atas setiap penugasan di OPD.
Ia menegaskan agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran.
“Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” tegas Gubernur.
Anwar juga mengingatkan para kepala OPD agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi wajib melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi fisik kegiatan.
“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” ujarnya mengingatkan.
Menjelang akhir tahun anggaran, Gubernur meminta seluruh kegiatan yang telah dikontrakkan dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menegaskan agar kepala OPD memanfaatkan sisa waktu dua bulan dengan efektif untuk memantau langsung pelaksanaan program.
“Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai aturan. Jangan ada yang menyeberang tahun,” pesannya.
Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa arah kebijakan APBD Tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ia menekankan agar setiap OPD menyusun program yang benar-benar relevan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Anwar juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan sebagai upaya mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi daerah. Ia meminta agar setiap perencanaan memperhatikan aspek keadilan wilayah dan tidak hanya terfokus di satu daerah tertentu.
Untuk memperkuat hal tersebut, Gubernur menugaskan Bappeda menyusun peta dan matriks pemerataan program pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” kata Gubernur.
Melalui rapat pimpinan ini, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan komitmennya dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil. Ia memastikan setiap rupiah anggaran daerah harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah.
