Warta Kaili – Telegram Didenda 11 juta rubel oleh pengadilan Rusia, dan tekanan terhadap aplikasi pesan populer itu kembali menguat. Di tengah pembatasan yang diperketat, CEO Telegram Pavel Durov menegaskan satu hal: ia tidak akan menyerah pada tekanan pemerintah Rusia.
Pernyataan itu disampaikan Durov melalui kanal Telegram pribadinya pada Selasa malam, 10 Februari. Dengan nada tegas namun terukur, ia menulis bahwa Telegram “berdiri untuk kebebasan berbicara dan privasi, apa pun tekanannya.” Kalimat itu segera menyebar luas dan menjadi penegasan sikap di tengah situasi yang semakin panas.
Bagi jutaan pengguna Telegram di Rusia, kabar ini bukan sekadar soal denda. Ini menyentuh ruang komunikasi sehari-hari mereka—ruang percakapan pribadi, grup diskusi, hingga kanal berita alternatif.
5 Fakta Penting di Balik Telegram Didenda
1. Denda 11 Juta Rubel dan Ancaman Tambahan
Pada Rabu, 11 Februari, pengadilan Rusia menjatuhkan denda sekitar 11 juta rubel (sekitar 142.400 dolar AS) kepada Telegram. Alasan resminya: perusahaan dianggap menolak menghapus konten terlarang yang oleh otoritas dikategorikan sebagai materi ekstremis.
Menurut kantor berita negara RIA Novosti, Telegram juga menghadapi potensi denda tambahan hingga 64 juta rubel dalam delapan sidang mendatang. Selain itu, otoritas penagihan disebut tengah berupaya mengumpulkan sekitar 9 juta rubel dari denda sebelumnya yang belum dibayar.
2. Pembatasan Bertahap dari Roskomnadzor
Badan pengawas komunikasi Rusia, Roskomnadzor, menyatakan akan “terus memperkenalkan pembatasan bertahap” terhadap Telegram. Regulator menilai Telegram gagal mematuhi hukum Rusia, termasuk kewajiban menyimpan data pengguna di dalam negeri.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip media pemerintah, Roskomnadzor menyebut Telegram tidak melindungi data pribadi secara memadai dan tidak mengambil langkah efektif untuk mencegah penggunaan aplikasi bagi tujuan kriminal atau teroris.
Bagi pemerintah Rusia, ini adalah persoalan kepatuhan hukum. Bagi Telegram, ini adalah soal prinsip.
3. Pengguna Mulai Merasakan Dampaknya
Di tengah ketegangan itu, sejumlah pengguna melaporkan perlambatan lalu lintas pesan dan tersendatnya proses unduhan. Meski belum ada konfirmasi resmi soal pembatasan teknis menyeluruh, pengalaman pengguna menunjukkan adanya gangguan yang nyata.
Telegram selama ini menjadi salah satu saluran komunikasi publik dan privat terpenting di Rusia. Banyak media independen, komunitas, hingga pelaku usaha kecil mengandalkannya sebagai medium utama berbagi informasi.
Perlambatan sekecil apa pun terasa besar ketika jutaan orang bergantung pada satu platform.
4. Durov dan Tuduhan Dorongan ke Aplikasi Alternatif
Pavel Durov menilai langkah pemerintah bertujuan mendorong warga Rusia beralih ke alternatif yang didukung negara dan dirancang untuk pengawasan lebih ketat. Ia diduga merujuk pada aplikasi MAX messenger yang diluncurkan tahun lalu.
“Membatasi kebebasan warga bukanlah jawaban yang tepat,” tulisnya.
Bagi Durov, isu ini bukan hanya soal regulasi teknis, melainkan arah kebebasan digital di Rusia. Telegram, menurutnya, sejak awal dibangun dengan fondasi perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi.
5. Riwayat Panjang Ketegangan Telegram–Rusia
Hubungan Telegram dan pemerintah Rusia memang tidak pernah sederhana. Pada 2018, Rusia sempat mencoba memblokir Telegram. Namun upaya itu gagal membatasi akses secara efektif dan akhirnya dicabut pada 2020.
Durov sendiri meninggalkan Rusia pada 2014. Ia kini memegang kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab. Pada 2024, ia sempat ditangkap di Prancis dalam penyelidikan terkait dugaan kejahatan yang dikaitkan dengan penggunaan aplikasi Telegram. Ia membantah bahwa Telegram secara aktif memfasilitasi kejahatan. Pembatasan perjalanan terhadapnya telah dicabut tahun lalu.
Ketegangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik lama belum benar-benar selesai.
Di Persimpangan Hukum dan Kebebasan
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan sangat disayangkan Telegram tidak menjalankan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang pemerintah, kepatuhan pada undang-undang adalah kewajiban mutlak bagi perusahaan teknologi yang beroperasi di Rusia.
Undang-undang Rusia mewajibkan perusahaan teknologi menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri serta mengambil langkah untuk mencegah penggunaan platform untuk tujuan yang dianggap kriminal atau teroris.
Namun di sisi lain, banyak pengguna memandang Telegram sebagai ruang alternatif yang relatif bebas dari sensor ketat. Ketika ruang itu terancam dipersempit, muncul rasa khawatir yang tidak kecil.
Pertanyaannya kini bukan hanya soal besaran denda atau sidang berikutnya. Pertanyaannya adalah: sejauh mana ruang digital bisa tetap terbuka di tengah tekanan regulasi yang semakin ketat?
Telegram berada di titik krusial. Jika pembatasan semakin diperluas, operasionalnya di Rusia bisa kembali berada dalam risiko besar. Namun jika perusahaan memilih kompromi penuh, identitasnya sebagai platform yang menjunjung privasi bisa dipertanyakan.
Di tengah tarik-menarik itu, jutaan pengguna menunggu dengan cemas. Bagi mereka, Telegram bukan sekadar aplikasi. Ia adalah ruang percakapan, sumber informasi, dan bagian dari kehidupan sehari-hari.
Dan untuk saat ini, satu hal jelas: Pavel Durov memilih untuk berdiri tegak. Apa pun konsekuensinya, babak baru hubungan Telegram dan Rusia baru saja dimulai.***
