Warta Kaili – Ribuan pelaku usaha kecil di Malawi memilih menutup toko dan meninggalkan lapak dagangan mereka. Bukan karena libur nasional, melainkan sebagai bentuk protes kolektif terhadap kebijakan pajak baru yang dinilai kian menekan kehidupan ekonomi mereka.
Aksi ini berlangsung serentak di empat kota utama—Blantyre, Lilongwe, Zomba, dan Mzuzu—dan menjadi salah satu gelombang protes bisnis terbesar yang pernah terjadi di negara Afrika bagian selatan itu.
Dalam sepekan terakhir, demonstrasi damai bergulir nyaris tanpa henti. Para pedagang, sebagian besar berasal dari sektor informal, berbaris menuju kantor otoritas pajak dengan mengenakan pakaian hitam dan membawa poster bernada kritik.
Mereka mempersoalkan rencana penerapan sistem pajak elektronik baru yang disebut electronic invoicing system (EIS), yang dianggap terlalu rumit dan berisiko mematikan usaha kecil.
Tekanan publik itu membuahkan hasil sementara. Otoritas pajak Malawi akhirnya menunda penerapan EIS yang semula dijadwalkan mulai pekan ini. Masa transisi ke sistem baru tersebut diundur hingga April mendatang.
Penundaan ini dipandang sebagai kemenangan awal para pelaku usaha, meski keresahan belum sepenuhnya reda.
Aksi protes tersebut tidak berdiri sendiri. Malawi saat ini sedang menghadapi situasi ekonomi yang sulit: pemotongan bantuan luar negeri, kelangkaan valuta asing, dan melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Dalam beberapa bulan terakhir, kenaikan harga pangan dan bahan bakar telah memicu demonstrasi serupa, meski sebagian berujung ricuh setelah ditunggangi kepentingan politik.
Presiden Peter Mutharika, yang terpilih kembali dengan janji memulihkan ekonomi, telah melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan. Harga bahan bakar melonjak hingga 41 persen, tarif listrik naik 12 persen, dan penyesuaian pajak pertambahan nilai diberlakukan.
Bagi pelaku usaha kecil, kebijakan ini terasa datang bertubi-tubi, tanpa jeda untuk bernapas.
Di tengah aksi massa itu, persoalan devisa menjadi keluhan utama. Para pedagang mengaku kesulitan mendapatkan dolar AS melalui bank resmi. Akibatnya, mereka terpaksa membeli valuta asing di pasar gelap dengan harga hampir tiga kali lipat dari kurs perbankan. Kondisi ini sangat memberatkan, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada impor barang.
“Kami terancam gulung tikar karena ekonomi,” ujar Robert Nachamba, perwakilan pelaku usaha kecil, usai menyerahkan petisi yang ditandatangani puluhan ribu orang di Blantyre.
Menurutnya, ketiadaan devisa di bank memaksa pedagang membeli dolar dengan harga tidak wajar.
“Sekarang kami sudah membeli barang dengan kurs tinggi, lalu diminta melaporkan harga secara rinci ke otoritas pajak. Itu akan membuat harga jual semakin mahal, bahkan lebih tinggi dibanding negara tetangga,” katanya.
Para pedagang menegaskan bahwa aksi mereka berlangsung damai karena mereka tidak ingin merusak sumber penghidupan sendiri. Menutup toko dan berunjuk rasa, bagi mereka, adalah cara terakhir agar suara didengar oleh pemerintah.
Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Joseph Mwanamvekha, meminta warga untuk tetap tangguh menghadapi masa sulit. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah penghematan dan pengetatan pajak diperlukan untuk menstabilkan ekonomi, menekan belanja negara, dan meningkatkan penerimaan.
Namun, para ekonom mengingatkan bahwa kebijakan yang secara teknis masuk akal belum tentu tepat dalam konteks sosial ekonomi saat ini. Sistem pajak elektronik, misalnya, memang dapat memperbaiki administrasi dan menekan penghindaran pajak. Tetapi jika diterapkan terlalu cepat, sektor informal—yang menjadi tulang punggung ekonomi Malawi—bisa tercekik.
Ekonom Malawi, Bertha Bangara-Chikadza, menilai kebijakan tersebut dijalankan di tengah tantangan makroekonomi yang ekstrem. Jika tambahan penerimaan pajak digunakan untuk memperbaiki layanan publik, infrastruktur, dan pasokan energi, langkah ini bisa berdampak positif. Namun, tanpa perbaikan nyata, beban pajak justru berpotensi memperparah kerapuhan ekonomi.
Situasi di Malawi ini bukan kasus tunggal. Sejumlah negara Afrika lain seperti Kenya, Nigeria, Mesir, dan Uganda juga mulai menerapkan sistem pelaporan pajak elektronik secara wajib.
Tren ini didorong keinginan pemerintah meningkatkan pendapatan dan menekan kebocoran pajak. Namun, pengalaman Malawi menunjukkan bahwa reformasi fiskal tanpa kesiapan pelaku usaha kecil berisiko memicu resistensi luas.
Laporan ini disadur dari the Guardian dan ditulis kembali dengan gaya Warta Kaili, dengan menekankan suara para pelaku usaha kecil yang berada di garis depan krisis.
Di balik angka-angka kebijakan, ada manusia yang berjuang mempertahankan usaha, memberi makan keluarga, dan bertahan di tengah ekonomi yang kian sempit. Protes penutupan toko di Malawi menjadi pengingat bahwa reformasi ekonomi, sekeras apa pun niatnya, tetap perlu menyisakan ruang empati.
