Warta Kaili – Awal puasa Ramadan 2026 kembali menghadirkan perbedaan. Sebagian umat Islam di Indonesia memulai 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari, sebagian lain pada 19 Februari. Langitnya sama, hilalnya satu, tetapi tanggalnya berbeda. Peristiwa ini bukan hal baru, namun tetap saja menyisakan tanya.
Di tengah situasi itu, nama Tono Saksono mencuat. Profesor yang dikenal sebagai pakar pemodelan satelit dan astronomi tersebut melontarkan kritik keras terhadap mekanisme tahunan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Ia tidak sekadar berbeda pendapat. Ia menggugat. Bahkan, ia terang-terangan mengusulkan pembubaran Tim Hisab Rukyat dan mempertanyakan urgensi sidang isbat.
Pernyataan itu disampaikannya dalam sebuah podcast Forum Keadilan yang kemudian ramai diperbincangkan. Argumennya sederhana, tetapi tajam: sains sudah jauh melampaui praktik yang masih dipertahankan atas nama tradisi.
Sains atau Tradisi: Di Mana Kita Berdiri?
Menurut Prof. Tono, awal puasa Ramadan 2026 seharusnya tidak lagi menjadi polemik. Perhitungan astronomi modern mampu menentukan posisi bulan dengan presisi hingga hitungan detik. Gerhana yang akan terjadi puluhan bahkan ratusan tahun ke depan bisa dihitung tanpa harus menunggu langit gelap.
“Kalau gerhana saja bisa dihitung ratusan tahun sebelumnya, mengapa awal Ramadan masih harus menunggu laporan visual yang bisa dipengaruhi cuaca?” kira-kira begitu garis besar pertanyaannya.
Selama ini, Indonesia memadukan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung hilal). Namun, dalam praktiknya, rukyat sering menjadi penentu akhir. Di sinilah letak keberatan Prof. Tono. Ia menilai terjadi penyempitan makna dalam memahami kata “rukyah” yang kerap diterjemahkan sebagai “melihat” secara fisik.
Ia berargumen, dalam banyak ayat Al-Qur’an, kata tersebut lebih dekat dengan makna mengetahui atau memahami. Maka, melihat hilal tidak harus dimaknai sebagai menatap dengan mata telanjang, melainkan memahami keberadaannya melalui ilmu pengetahuan.
Bagi sebagian kalangan, ini adalah pembacaan progresif. Bagi yang lain, ini dianggap melampaui batas tradisi fikih yang sudah mapan. Namun perdebatan itu sendiri menunjukkan bahwa persoalan awal Ramadan bukan sekadar soal tanggal, melainkan soal cara kita memadukan iman dan akal.
Gugatan terhadap Sidang Isbat
Poin paling kontroversial dari sikap Prof. Tono adalah desakannya untuk membubarkan Tim Hisab Rukyat dan mengevaluasi sidang isbat. Sidang isbat, yang setiap tahun digelar oleh Kementerian Agama, selama ini menjadi forum resmi penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Prof. Tono menilai proses tersebut cenderung seremonial. Ia mempertanyakan mengapa negara harus mengeluarkan anggaran besar untuk mengirim tim pengamat ke berbagai daerah, sementara hasil perhitungan astronomi sudah tersedia dan dapat diverifikasi secara ilmiah.
Baginya, jika keputusan akhir tetap bertumpu pada kesepakatan administratif, sementara data saintifik sudah jelas, maka fungsi teknis tim tersebut menjadi kabur. Kritiknya bahkan lebih jauh: ia menyebut mekanisme itu berpotensi menjadi rutinitas tahunan tanpa pembaruan paradigma.
Tentu saja, pandangan ini tidak berdiri tanpa bantahan. Banyak ulama dan pakar falak memandang sidang isbat bukan sekadar forum teknis, melainkan ruang musyawarah untuk menjaga legitimasi keagamaan dan persatuan umat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, proses kolektif sering kali dianggap lebih penting daripada sekadar kepastian matematis.
Namun, pertanyaannya tetap mengemuka: apakah keduanya harus dipertentangkan?
Kalender Hijriah dan Dampak Ekonomi
Menariknya, kritik Prof. Tono tidak berhenti pada awal puasa Ramadan 2026. Ia mengaitkannya dengan persoalan yang lebih luas: ketiadaan kalender Hijriah global yang baku.
Menurutnya, tanpa kalender yang pasti dan terintegrasi, umat Islam terus bergantung pada keputusan tahunan yang bisa berbeda-beda antarnegara. Dampaknya bukan hanya pada ibadah puasa, tetapi juga pada perhitungan zakat, khususnya haul—masa satu tahun kepemilikan harta sebelum zakat wajib dikeluarkan.
Ia mengemukakan adanya selisih sekitar 11 hari antara kalender Hijriah dan kalender Masehi setiap tahunnya. Tanpa sistem global yang terstandardisasi, potensi kekeliruan dalam akumulasi jangka panjang bisa terjadi.
Pandangan ini mengundang diskusi serius. Sebab zakat bukan sekadar kewajiban individual, melainkan instrumen sosial-ekonomi umat. Jika ada celah dalam sistem perhitungannya, maka implikasinya bisa meluas.
Namun lagi-lagi, membangun kalender Hijriah global bukan perkara teknis semata. Ia menyentuh otoritas keagamaan, perbedaan mazhab, dan kedaulatan masing-masing negara dalam menetapkan keputusan.
Mengapa Negara Lain Lebih Seragam?
Menarik untuk melihat bagaimana beberapa negara menetapkan awal Ramadan 1447 H.
Di Oman, pemerintah mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026 berdasarkan perhitungan astronomi yang menyatakan hilal tidak mungkin terlihat pada malam sebelumnya.
Turki juga menetapkan tanggal yang sama. Otoritas keagamaannya menggunakan sistem perhitungan astronomi yang telah ditentukan jauh hari sebelumnya.
Di Asia Tenggara, Singapura mengumumkan 19 Februari sebagai awal Ramadan, setelah analisis visibilitas lokal menunjukkan bulan sabit mustahil terlihat.
Sementara itu, komunitas Muslim di Australia dan Prancis juga cenderung mengikuti pendekatan berbasis hisab yang terstandardisasi, meski tetap membuka ruang konfirmasi rukyat.
Di Pakistan, kemungkinan terlihatnya hilal pada 18 Februari masih menunggu konfirmasi otoritas setempat.
Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis perhitungan astronomi semakin dominan di banyak negara. Namun tetap ada variasi, tergantung pada kriteria visibilitas yang digunakan.
Di Antara Ego dan Kerendahan Hati
Di balik semua perdebatan, ada dimensi yang lebih dalam: ego kolektif. Bukan hanya ego ilmuwan atau ulama, tetapi ego kelembagaan dan bahkan ego kelompok.
Sebagian merasa menjaga tradisi adalah bentuk kehati-hatian dalam beragama. Sebagian lain merasa mempertahankan metode lama tanpa membuka diri pada sains adalah bentuk kemunduran.
Padahal, dalam perspektif tasawuf, inti puasa bukanlah pada tanggal semata. Puasa adalah latihan menahan ego, menundukkan diri, dan menyadari keterbatasan. Jika demikian, maka perbedaan awal puasa Ramadan 2026 semestinya tidak menjadi alasan perpecahan.
Syariat memang sering mengikuti pendapat mayoritas. Tetapi keyakinan personal juga memiliki ruangnya. Dalam sejarah Islam, perbedaan awal Ramadan bukan hal yang asing. Yang menjadi masalah bukanlah perbedaannya, melainkan cara kita menyikapinya.
Menuju Titik Temu
Awal puasa Ramadan 2026 kembali membuka diskusi lama yang belum selesai: antara hisab dan rukyat, antara tradisi dan sains, antara prosedur negara dan otonomi keyakinan.
Gugatan Prof. Tono Saksono mungkin terdengar keras. Namun di balik itu ada ajakan untuk berpikir ulang: apakah sistem yang kita jalankan hari ini sudah paling efektif dan relevan?
Di sisi lain, mereka yang mempertahankan sidang isbat juga memiliki alasan kuat: menjaga legitimasi, menghindari kekacauan, dan merawat kebersamaan.
Barangkali yang dibutuhkan bukan pembubaran sepihak, melainkan reformasi yang jujur. Transparansi data, edukasi publik tentang astronomi, dan dialog terbuka antara saintis dan ulama bisa menjadi jembatan.
Ramadan akan selalu datang, dengan atau tanpa perdebatan. Namun cara kita menyambutnya—apakah dengan kemarahan atau kedewasaan—itulah yang menentukan kualitas keberagamaan kita.
Pada akhirnya, mungkin pertanyaannya bukan lagi “tanggal berapa kita mulai?”, tetapi “seberapa siap kita menata akal dan hati secara bersamaan?”.***
Video lengkap dapat ditonton di: https://www.youtube.com/embed/bE51_X05Bj0?si=_ea6OBq8sZN3Hsyz
