Warta Kaili – Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 menjadi agenda penting dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tengah yang digelar Kamis, 26 Februari 2026. Forum ini menjadi ruang bersama untuk membaca tanda-tanda kenaikan harga dan merumuskan langkah konkret agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat.
Rakorda berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan diikuti secara virtual oleh sejumlah kepala daerah serta perwakilan TPID kabupaten/kota. Dari Kota Palu, Wali Kota diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu, Eka Komalasari, yang mengikuti rapat dari ruang Bappeda Kota Palu.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, yang menegaskan pentingnya konsolidasi daerah dalam merespons kenaikan inflasi pada awal tahun 2026.
Inflasi Januari 2026 Kembali Naik
Dalam paparannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa inflasi Sulawesi Tengah pada Januari 2026 kembali bergerak naik dan melampaui ambang batas toleransi. Sebelumnya, pada Desember 2025, inflasi berhasil ditekan hingga berada di kisaran 3,5 persen.
Kenaikan ini menjadi sinyal serius. Setelah sempat terkendali, tekanan harga kembali muncul di awal tahun. Kondisi tersebut mendorong Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 agar langkah pengendalian tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota.
Forum Rakorda TPID menjadi titik temu untuk mengevaluasi faktor pemicu sekaligus memetakan risiko menjelang bulan-bulan dengan pola konsumsi tinggi.
Cuaca Ekstrem dan Lonjakan Konsumsi
Ada beberapa faktor yang mendorong naiknya inflasi di Sulawesi Tengah.
Pertama, perubahan cuaca ekstrem. Curah hujan tinggi dan pergeseran musim memengaruhi produksi dan distribusi pangan. Komoditas yang masuk kategori volatile food seperti bawang, cabai, ikan laut, telur, dan beras mengalami kenaikan harga. Ketika pasokan terganggu, harga di tingkat pasar pun ikut terdorong naik.
Kedua, perilaku konsumsi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, tren pembelian emas meningkat. Lonjakan permintaan logam mulia ini dinilai memberi kontribusi terhadap tekanan inflasi secara umum.
Ketiga, faktor musiman menjelang Idulfitri. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya kenaikan harga tiket transportasi dan peningkatan konsumsi rumah tangga secara signifikan. Kombinasi ini berpotensi memperkuat tekanan harga di pasar.
Karena itu, Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 bukan sekadar agenda rutin, tetapi respons atas dinamika nyata di lapangan.
Rakorda TPID: Ruang Konsolidasi Daerah
Rakorda TPID yang digelar di Gedung Pogombo menjadi simbol komitmen bersama. Wakil Gubernur mengajak seluruh TPID kabupaten/kota untuk aktif menyampaikan masukan.
“Ayo kita cari tahu betul apa yang harus dilakukan supaya inflasi ini turun dan sehat kembali,” dorongnya.
Ajakan ini menunjukkan pendekatan kolaboratif. Inflasi tidak bisa ditangani hanya dengan satu kebijakan. Diperlukan sinergi lintas sektor: perdagangan, pertanian, perhubungan, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Dalam konteks ini, Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 berarti memperkuat koordinasi distribusi pangan, mengawal ketersediaan stok, serta memastikan intervensi harga dilakukan tepat sasaran.
Harga Naik, Daya Beli Tertekan
Bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka statistik. Ia terasa langsung di dapur.
Kenaikan harga bawang dan cabai membuat biaya memasak meningkat. Harga ikan laut yang naik memengaruhi pedagang kecil dan pembeli di pasar tradisional. Telur dan beras, yang menjadi kebutuhan pokok, jika mengalami kenaikan berulang, dapat menggerus daya beli keluarga berpenghasilan rendah.
Menjelang Idulfitri, tekanan ini biasanya semakin terasa. Harga tiket transportasi yang naik membuat biaya mudik lebih mahal. Pada saat yang sama, kebutuhan konsumsi rumah tangga meningkat.
Di sinilah pentingnya Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 agar kebijakan yang diambil benar-benar melindungi kelompok rentan.
Pola Inflasi Akhir Tahun dan Awal Tahun
Jika melihat pola sebelumnya, Desember 2025 menjadi periode yang relatif terkendali dengan inflasi berada pada level toleransi 3,5 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga bukan hal mustahil.
Namun, memasuki Januari 2026, tekanan kembali muncul. Secara historis, awal tahun sering kali dipengaruhi oleh faktor cuaca dan distribusi pascalibur panjang. Hal ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Tengah, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 harus mempertimbangkan faktor musiman dan pola tahunan agar kebijakan lebih antisipatif, bukan reaktif.
7 Langkah Strategis Tekan Inflasi
Dalam diskusi Rakorda, sejumlah langkah strategis mengemuka sebagai fokus pengendalian:
- Memperkuat koordinasi TPID kabupaten/kota.
- Memastikan ketersediaan stok pangan pokok.
- Mengawal distribusi agar tidak terhambat cuaca ekstrem.
- Melakukan operasi pasar jika diperlukan.
- Mengawasi lonjakan harga tiket transportasi.
- Mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying.
- Meningkatkan pemantauan harga harian secara berkala.
Ketujuh langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 agar tekanan harga dapat ditekan sebelum memasuki puncak konsumsi.
Peran Kabupaten/Kota dalam Pengendalian
TPID di tingkat kabupaten/kota memiliki peran penting karena merekalah yang paling dekat dengan kondisi pasar.
Partisipasi aktif dalam Rakorda menunjukkan kesadaran bahwa inflasi adalah tanggung jawab bersama. Kota Palu, misalnya, mengikuti Rakorda secara virtual dan berkomitmen menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan provinsi.
Dengan pendekatan terintegrasi, Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 diharapkan mampu membangun sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap fluktuasi harga.
Antisipasi Jelang Idulfitri 2026
Menjelang Idulfitri 2026, pola konsumsi masyarakat dipastikan meningkat. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting.
Lonjakan permintaan bahan pokok dan tiket transportasi sering memicu kenaikan harga. Oleh karena itu, Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 juga diarahkan pada kesiapan menghadapi momentum musiman tersebut.
Langkah antisipatif sejak Februari dinilai krusial agar intervensi tidak terlambat.
Inflasi dan Kepedulian Sosial
Pada akhirnya, inflasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga soal kepedulian sosial. Ketika harga naik, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil.
Konsolidasi yang dilakukan pemerintah provinsi mencerminkan kesadaran bahwa stabilitas harga adalah fondasi kesejahteraan. Pemprov Sulteng konsolidasi inflasi 2026 menjadi ikhtiar kolektif untuk menjaga agar kebutuhan dasar tetap terjangkau.
Forum Rakorda bukan sekadar rapat formal. Ia adalah ruang untuk saling mendengar, membaca situasi, dan bertindak bersama.
Jika koordinasi berjalan konsisten, distribusi lancar, dan intervensi tepat sasaran, tekanan inflasi dapat kembali ditekan ke level sehat. Harapannya sederhana namun penting: dapur tetap mengepul, pasar tetap hidup, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Di tengah dinamika ekonomi yang tidak selalu mudah, konsolidasi adalah kunci. Dan dari Gedung Pogombo, pesan itu kembali ditegaskan—bahwa menghadapi inflasi, daerah tidak boleh berjalan sendiri.***
