Kesehatan Warga Palu Terancam
Warta Kaili – Kesehatan Warga Palu Terancam. Kalimat ini bukan sekadar peringatan. Ia lahir dari temuan investigasi yang mengguncang publik Sulawesi Tengah. Di kawasan Vatutela dan lingkar tambang Poboya, aktivitas tambang emas ilegal diduga berlangsung masif dengan penggunaan sianida dalam skala besar.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah menyampaikan desakan terbuka kepada Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Gakkum KLHK untuk turun tangan secara langsung. Permintaan itu bukan tanpa dasar. Di lapangan, ditemukan sedikitnya 29 unit ekskavator beroperasi di zona yang telah dipasangi palang segel resmi.
Lebih dari itu, dugaan keberadaan puluhan kolam perendaman sianida berskala besar menambah kecemasan. Aktivitas ini dinilai bukan lagi tambang rakyat, melainkan operasi industri ilegal dengan nilai perputaran uang mencapai puluhan miliar rupiah.
29 Ekskavator dan Puluhan Kolam Sianida
Kesehatan Warga Palu Terancam karena aktivitas tambang yang terus berjalan meski telah ada larangan resmi. Temuan lapangan menunjukkan sekitar 29 ekskavator bekerja aktif. Material diangkut menggunakan ribuan dump truck, dengan estimasi 3.000 hingga 10.000 ritase dalam satu siklus operasi kolam perendaman.
Kepala Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, menilai tindakan para pemodal sebagai bentuk pembangkangan hukum yang serius. Palang segel yang terpasang tidak menghentikan aktivitas. Mesin tetap menyala. Tanah tetap dikeruk.
Dari perspektif hukum lingkungan, kondisi ini memenuhi unsur pelanggaran berat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar penindakan pidana terhadap perusakan lingkungan yang mengancam keselamatan publik.
75 Ton Sianida Masuk dalam 30 Hari
Fakta lain yang membuat Kesehatan Warga Palu Terancam semakin nyata adalah dugaan masuknya 75 ton sianida ke Kota Palu hanya dalam kurun Januari 2026. Jumlah tersebut setara dengan 1.500 kaleng bahan kimia berbahaya.
Sianida diduga masuk melalui jalur udara, pelabuhan laut, serta distribusi darat dari Sulawesi Selatan. Investigasi menemukan bahwa zat ini diperjualbelikan secara bebas melalui platform marketplace digital tanpa pengawasan ketat.
Sodium Cyanide adalah bahan kimia beracun yang lazim digunakan dalam ekstraksi emas. Dalam dosis tinggi, ia dapat merusak sistem saraf, paru-paru, dan menyebabkan kematian. Dalam skala lingkungan, ia berpotensi mencemari air tanah dan sungai secara permanen.
Jika benar 75 ton sianida digunakan di kawasan tambang ilegal sekitar Palu, maka risiko pencemaran akuifer air tanah menjadi ancaman langsung.
Ancaman bagi 300 Ribu Warga
Kesehatan Warga Palu Terancam bukan hanya slogan. Kota Palu dihuni sekitar 300 ribu jiwa. Banyak warga menggantungkan hidup pada sumber air tanah. Kolam perendaman sianida di dataran tinggi Vatutela berpotensi menjadi “bom waktu” ekologis.
Jika terjadi kebocoran atau limpasan saat hujan deras, sianida dapat mengalir ke pemukiman di bawahnya. Penggundulan hutan untuk jalur dump truck memperbesar risiko banjir bandang. Kombinasi kerusakan hutan dan bahan kimia beracun adalah skenario yang sangat berbahaya.
Dalam beberapa kasus di negara lain, pencemaran sianida di tambang emas telah menyebabkan krisis air minum selama bertahun-tahun. Data dari berbagai studi lingkungan menunjukkan bahwa pemulihan tanah dan air akibat kontaminasi sianida membutuhkan biaya sangat besar dan waktu panjang.
Bukan Sekadar Tangkap Pekerja
Komnas HAM menegaskan bahwa Kesehatan Warga Palu Terancam tidak akan terselamatkan jika penegakan hukum hanya menyasar buruh lapangan. Yang harus ditelusuri adalah aliran dana dan aktor intelektual di balik operasi ini.
Pendekatan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dinilai lebih efektif untuk memutus jaringan pembiayaan. Investasi alat berat bernilai puluhan miliar rupiah menunjukkan adanya dukungan modal besar.
Jika aset disita dan rekening dibekukan, maka operasi bisa lumpuh. Tanpa itu, ekskavator baru akan terus berdatangan.
Marketplace dan Lemahnya Pengawasan
Fakta bahwa 75 ton sianida bisa masuk dalam satu bulan menunjukkan kelemahan sistem pengawasan bahan berbahaya (B2/B3). Penjualan bahan kimia beracun secara daring tanpa verifikasi ketat menjadi celah serius.
Komnas HAM meminta kementerian terkait untuk menutup akun penjual ilegal dan melakukan moratorium distribusi bahan kimia tambang. Tanpa kontrol distribusi, Kesehatan Warga Palu Terancam akan terus berada dalam risiko yang sama.
Data Pembanding: Krisis Tambang dan Sianida
Dalam sejumlah insiden global, pencemaran sianida telah menyebabkan bencana lingkungan. Di beberapa negara Amerika Latin dan Eropa Timur, tumpahan sianida dari tambang emas mencemari sungai lintas negara dan mematikan ribuan ikan dalam hitungan jam.
Dibandingkan dengan wilayah tersebut, Palu memiliki topografi yang lebih rentan. Kota ini berada di lembah yang dikelilingi perbukitan. Jika kontaminasi terjadi di dataran tinggi, efek gravitasi akan mempercepat aliran racun ke pemukiman.
Artinya, Kesehatan Warga Palu Terancam dalam konteks geografis yang sangat sensitif.
Hak Hidup dan Hak atas Air Bersih
Isu ini bukan sekadar pelanggaran administrasi tambang. Ia menyentuh hak hidup dan hak atas lingkungan yang sehat. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara wajib melindungi warga dari ancaman pencemaran yang membahayakan kesehatan.
Jika akuifer tercemar, generasi mendatang akan menanggung akibatnya. Anak-anak yang lahir hari ini bisa tumbuh dengan risiko gangguan kesehatan akibat paparan lingkungan.
Desakan Tindakan Luar Biasa
Komnas HAM mendesak tindakan luar biasa dari aparat penegak hukum. Penyitaan permanen 29 ekskavator, audit rekening pemodal, hingga pengawasan ketat jalur logistik menjadi langkah yang diminta segera dilakukan.
Kesehatan Warga Palu Terancam tidak boleh dibiarkan menjadi headline sesaat. Ia harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan bahan berbahaya dan tata kelola pertambangan.
Penutup: Jangan Tunggu Bencana
Pada akhirnya, isu ini bukan hanya tentang emas, kolam, atau ekskavator. Ini tentang air yang diminum warga setiap hari. Tentang ibu yang memasak untuk anaknya. Tentang petani yang menyiram tanaman. Tentang kehidupan yang bergantung pada tanah dan air yang bersih.
Kesehatan Warga Palu Terancam adalah peringatan yang seharusnya menggugah semua pihak. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan modal yang merusak lingkungan. Penegakan hukum yang tegas bukan hanya soal sanksi, tetapi soal menjaga martabat kehidupan.
Jika langkah nyata diambil hari ini, Palu masih punya kesempatan untuk selamat. Namun jika dibiarkan, racun itu tidak hanya merusak tanah—ia merusak masa depan.***
